BANDUNG-NJ: Kabupaten Sumedang
menurut Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd, M.Si, sebetulnya memiliki sumber daya alam
lebih dari cukup untuk men- sejahterakan rakyatnya. Namun, kondisi ini
ber-banding terbalik dari harapan, menurut sajian data statistik Pendapatan
Asli Daerah (PAD) kabu[paten ini terbilang minim, potensi wisata belum tergarap
secara maksimal, pertanian yang belum dikelola dengan baik, dan berjejer
rangkaian persoalan lain seperti tenaga kerja,
Menurut Anggota Komisi V DPRD
Prov Jabar ini bahwa leadershiplah yang menjadi kendalanya. “Roda pembangunan
memang berjalan tapi karena terkendala leadershipnya, maka banyak hal-hal
penting yang harus di putuskan terkait dengan jalannya roda pem-bangunan dan
juga pe-merintahan menjadi ter-hambat,” ungkapnya. “Dari sinilah peran
kepe-mimpinan dan system yang menunjang kinerja akan terlihat jelas,” katanya.
Heri yang memanfaatkan masa
resesnya untuk mengunjungi konstituennya di wilayah Sumedang, Subang dan
Majalengka telah menyerap aspirasi masyarakat pemilihnya dan bannyak menerima
masukan-masukan berharga yang harus ditindak lanjutinya.
“Saya dipercaya dan mendapatkan
mandat dari masyarakat untuk menuntaskan berbagai persoalan yang berkembang
dimasyarakat. Semuanya akan bisa dipecahkan baik secara pribadi, melalui fraksi
partai atau diteruskan ke instansi terkait di-pemerintahan untuk secepatnya
dituntaskan dengan memberikan solusi yang tepat dan cepat,” ujarnya.
Heri juga mengungkap-kan bahwa
banyak persoalan yang mengemuka yang perlu segera dicarikan solusinya seperti,
tenaga kerja terkait industrialisasi, dan sektor pendidikan. Terutama sektor
industri yang konstribusinya terhadap PAD maupun terangkatnya kehidupan ekonomi
masyarakat masih dirasakannya sangat rendah.
“Di beberapa kawasan industri
ternyata banyak pabrik atau perusahaan yang belum sepenuhnya mentaati Perda dan
aturan lainnya terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja,” katanya.
“Sebut saja untuk syarat 40
persen penduduk lokal dan minimal 1 persen mempekerjakan kaum disabilitas masih
bannyak yang dilanggar. Saya Konsisten meminta agar Perda ini di tegakkan,
artinya jika perusahaan melanggar ketentuan harus dikenakan sanksi. Baik berupa
sanksi administratif atau bisa lanngsung menutupnya,” tegasnya.
Dan terkait dengan outsourching,
Heri bisa lebih tegaas lagi dengan menyatakan bahwa kontrak kerja semacam itu
bersifat perbudakan modern yang harus di hapuskan.
“Khusus untuk hal ini, saya bukan
sekedar janji tapi akan berjuang untuk mempersempit atau jika mungkin untuk
dihapuskan. Ini akan saya lakukan sesuai dengan fungsi legislasi dan
penngawasan dewan. Apalagi di tingkat Provinsi hal itu sangat memungkinkan untuk
dilakukan,” ujarnya.
Heri Ukasah, Anggota Komisi V
DPRD Jabar yang membidangi kesejahteraan rakyat juga berharap, Lembaga
Pendidikan harusnya mampu miningkatkan Kualitas hidup masyarakat sekitar. Saat
ini jika melihat capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang
yang sangat rendah, bahkan masuk dalam jajaran prestasi sepuluh besar terbawah
di Jabar, menjadi ironi dan sangat menyedihkan. “Di Kecamatan Jatinangor saja
banyak terdapat lembaga-lembaga pendidikan ternama seperti, Unpad, IPDN, dan
ITB idealnya perguruan-perguruan tingi ini minimal mampu menyelesaikan masalah
IPM yang rendah di Kecamatan Jatinangor saja, syukur-syukur hingga tingkat
kabupaten Sumedang, sehingga bisa berpengaruh kuat terdongkraknya IPM Provinsi
Jabar,” kata Heri yang kini ikut andil dengan memiliki dan mengelola sebuah
lembaga pendidikan SMK tanpa biaya.
Menurutnya, jika pendidikan di di
ramu dengan geliat pembangunan infrastruktur, maka akan mendorong peningkatan
IPM di Kabupaten Sumedang.
“Melalui pembangunan infrastruktur
seperti jalan, jembatan, irigasi akan mampu mendongkrak pendapatan dan
perekonomian masyarakat. Meningktnya perekonomian masyarakat, tentunya akan
mendorong meningkatkan daya beli yang menjadi salah satu indicator kenaikan
IPM,” ujarnya
Heri juga mengungkap- kan, meski tidak terkait
langsung, masalah IPM juga bertauta dengan pengelolaan dana desa. Menurutnya,
transparasi dan pengelolaan dana desa akan berpengaruh kuat terhadap
peningkatan kesejahteraan rakyat yang bermukim di pedesaan, yang berujung
terdongkraknya IPM.( “Tinggi rendahnya angka IPM ini cermin indicator
kesejahteraan rakyat. Berhasil ataukan gagal pemerintah menjalankan roda
pembangunan,” pungkas Heri menutup perbincangan denngan Nuansa Jabar di ruang
kerjanya. ( haw)
